Pengertian Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi dan Dasar Hukum Asuransi

Pengertian Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi dan Dasar Hukum Asuransi

 

Pengertian Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi dan Dasar Hukum Asuransi

Asuransi kini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di zaman modern seperti saat ini, dimana mobilitas manusia semakin cepat, misalnya dalam penggunaan kendaraan untuk bepergian. Hal ini selain memiliki keuntungan berupa kemudahan dalam melakukan perjalanan, tetapi juga memiliki resiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan merupakan satu contoh musibah yang tidak bisa diprediksi, dan bisa kapan saja datang dan menimpa siapa saja. Maka manusia perlu asuransi untuk memback up bila suatu saat terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya serta menimbulkan kerugian finansial misalnya kerusakan pada kendaraan, rumah dan benda berharga lainnya.

Berdasarkan definisinya, asuransi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungaan atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain-lain. Dalam asuransi, klien memiliki kewajiban untuk permbayaran premi secara berkala dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat untuk memperoleh hak ganti rugi polis yang menjamin jenis-jenis perlindungan yang dijamin oleh pihak perusahaan asuransi. 

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 menyatakan bahwa 

"Usaha perasuransian adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung bersedia mengikatkan diri kepada tertanggung sebagai penerima premi asuransi untuk memberkan ganti rugi terhadap tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau dianggap sebagai tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan sebuah pembayaran yang didasarkan atas hidup atau mati seseorang yang dipertanggungkan."

Badan yang menyalurkan risiko tersebut kemudian disebut sebagai "tertanggung" dan badan yang memberikan risiko tersebut selanjutnya disebut sebagai "penanggung". Dimana perjanjian diantara kedua badan ini disebut sebagai "kebijakan" yang merupakan sebuah kontrak legal yang didalamnya menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang kemudian dibayarkan oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk setiap risiko yang ditanggung tersebut selanjutnya akan disebut sebagai "premi" yang jumlahnya biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administrasi, dan keuntungan investasi.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menerangkan tentang asuransi pada Bab 9, Pasal 246, menyebutkan bahwa

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Apa Saja Prinsip-Prinsip Dasar dalam Dunia Asuransi?

 

Prinsip Dasar Asuransi

Didalam dunia asuransi ada 6 buah prinsip dasar yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Insurable Interest

    Prinsip dasar asuransi yang pertama disebut ' insurable interest', yaitu sebuah hak untuk mengasuransikan, yang muncul dari suatu hubungan keuangan antara pihak tertanggung dengan yang diasuransikan yang telah diakui secara hukum.

2. Utmost Good Faith

    Prinsip kedua asuransi yang perlu anda ketahui yaitu ' Utmost good faith', yaitu sebuah tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap segala fakta yang berupa material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik itu diminta maupun tidak. Hal ini berarti pihak penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat atau kondisi dari asuransi tersebut. Pihak tertanggung juga harus bisa memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Proximate Cause

    Selanjutnya adalah 'proximate cause', yaitu sebuah penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rentetan kejadian yang menimnbulkan suatu akibat tertentu tanpa adanya intevensi atau campur tangan yang dimulai secara aktif dari sumber yang baru dan indpenden.

4. Indemnit

    Indemnit adalah sebuah mekanisme dimana penanggung menyediakan suatu kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang telah ia miliki sesaat sebelum terjadinya sebuah kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

5. Subrogation

    Prinsip dasar asuransi yang kelima adalah 'subrogation', yaitu pengalihan hak tuntut dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung setelah klaim dibayarkan.

6. Contribution:

    Dan prinsip dasar asuransi terakhir yang perlu diketahui adalah 'contribution', yaitu Hak pihak penanggung untuk mengajak pihak penanggung lainnya yang bersama-sama menanggung tetapi tidak memiliki kewajiban yang sama terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

Dasar Hukum dalam Asuransi

Karena merupakan sebuah usaha yang melibatkan keuangan serta kepercayaan dari masyarakat, maka bisnis asuransi memerlukan landasan hukum. Pada dasarnya, asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian, maka dengan demikian hal ini memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Namun di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga dibatalkan bila terjadi beberapa hal seperti:

1. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).

2. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD).

3. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajiban yang akan datang (Pasal 272 KUHD).

4. Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD).

5. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

Kesimpulan

Warga negara Indonesia sebaiknya mengikuti program asuransi. Terutama orang-orang yang bekerja dengan resiko yang tinggi, misalnya sopir, pekerja di pertambangan, atlet, pembalap, teknisi dan sebagainya. Jadi, jika sewaktu-waktu mereka mengalami peristiwa yang tidak diharapkan seperti kecelakaan kerja, maka bisa meminta hak pengajuan polis asuransi. Apalagi bila ternyata kecelakaan tersebut menyebabkan cedera fatal atau bahkan kematian. Dengan menjadi anggota pengguna asuransi, maka dia berhak memperoleh uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Tapi, sebelum menjadi anggota pengguna asuransi, maka sebaiknya mereka mencari perusahaan asuransi terpercaya dan terbukti membayar polis asuransi dengan benar sesuai perjanjian yang telah ditentukan. Jangan menggunakan jasa asuransi abal-abal yang tidak terpercaya! 

Tidak ada komentar untuk "Pengertian Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi dan Dasar Hukum Asuransi"