Status Penerima Bansos Bisa Dicabut Atau Didenda Jika Menolak Divaksin Covid-19

Status Penerima Bansos Bisa Dicabut Atau Didenda Jika Menolak Divaksin Covid-19   

Status Penerima Bansos Bisa Dicabut Atau Didenda Jika Menolak Divaksin Covid-19

Bantuan sosial atau disebut Bansos merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat dalam sektor ekonomi akibat pandemi covid 19. Pemerintah telah mengeluarkan uang triliunan rupiah kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos. Bantuan tersebut ada yang berupa uang tunai, sembako serta diskon pemakaian listrik yang diberikan setiap bulan. Harapan pemerintah Indonesia adalah agar dengan adanya program bansos ini bisa meringankan beban masyarakat yang saat ini terganggu aktivitas dan pemasukan karena adanya pembatasan sosial di masa pandemi.

Sanksi Bagi Orang yang Tidak Mau Divaksin  

Selanjutnya, pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 bagi 181 juta penduduk Indonesia sejak 13 Januari 2021 lalu. Program vaksinasi ini direncanakan bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi pelaksanaannya dikerjakan secara bertahap. Dan bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin, pemerintah menyiapkan sanksi di antaranya pencabutan dari daftar bantuan sosial.

Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada 9 Februari 2021.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19. Mereka yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19, kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.  

Namun dalam Perpres 14/2021 antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan dua pasal baru yakni Pasal 13A dan Pasal 13B. Dalam Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
  2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau
  3. Denda

Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Baca juga Viral Wujud Uang Redenominasi Rp100 Bergambar Jokowi 

Selain itu disebutkan di Pasal 13B bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain mendapat sanksi di atas juga bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.  

Penjelasan Kemenkes Tentang Sanksi Menolak Vaksinasi

Meskipun telah diputuskan dalam Perpres, Jubir Vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan sanksi tersebut bersifat opsional. Hal itu menurut dia karena sikap Kemenkes dalam tahapan vaksinasi lebih mengedepankan cara-cara persuasif.

"Intinya pemerintah mengedepankan persuasif edukasi namun juga membuka ruang untuk pemda dan lembaga memberikan sanksi," ujarnya pada Minggu (14/2/2021).

Terkait dikenainya sanksi penundaan/penghentian bansos bagi yang tidak mau divaksin dan juga sanksi lainnya, menurut Nadia tidak wajib diberikan pada penerima vaksin yang tidak mau divaksinasi.

"Itu optional," tuturnya.

Nadia juga mengatakan perpres nomor 14/2021 tersebut merupakan dasar dari kebijakan pemerintah.

"Betul perpres itu dasarnya pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga membuat aturan teknisnya," katanya.

Tujuan Vaksinasi Untuk Kekebalan Tubuh dari Virus

Dia melanjutkan, adapun tujuan vaksinasi agar masyarakat Indonesia dapat secepatnya mencapai kekebalan kelompok dan menekan pandemi Covid-19. Lebih lanjut dia mengatakan filosofi dari vaksinasi Covid-19 bukan untuk memproteksi individu.  Karena itu, kata dia, program ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik untuk ikut berpartisipasi.

Presiden Jokowi Teken Perpres, Warga Tolak Vaksin COVID Terancam Tak Dapat Bansos  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi. Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 13A  (4) "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda.  

"Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya," bunyi Pasal 13A ayat (5) Perpres.

Selain sanksi administratif, Jokowi mengatur bahwa masyarakat penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti program ini dapat dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku. Berikut bunyinya:

Pasal 13B "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.

Kesimpulan

Sejak pertama kali muncul pandemi covid 19 di dunia, pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk menghentikan penyebaran virus corona. Salah satunya ialah dengan membuat aturan pembatasan sosial di berbagai daerah. Lalu pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sosial yang diperuntukkan warga yang terdampak ekonomi akibat pandemi. Tapi, hal ini tidak membantu sepenuhnya. Untuk itu masyarakat harus divaksin supaya kuat dari terpapar virus. Agar nantinya semua aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya bisa berjalan normal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi.

Tidak ada komentar untuk "Status Penerima Bansos Bisa Dicabut Atau Didenda Jika Menolak Divaksin Covid-19"